Bogor, 29 September 2025 – Program perumahan rakyat kembali mencatat sejarah penting. Ribuan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Jawa Barat kini semakin dekat dengan rumah impian mereka setelah berlangsungnya akad massal perumahan rakyat di Cileungsi, Kabupaten Bogor. Acara yang digelar serentak ini dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, bersama sejumlah pejabat pusat dan daerah.
Komitmen Pemprov Jabar untuk Hunian Terjangkau
Dalam sambutannya, Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan bahwa rumah bukan hanya soal tempat tinggal, tetapi juga simbol kepastian, stabilitas, dan kesejahteraan keluarga. Kehadiran pemerintah provinsi di tengah masyarakat adalah bukti komitmen untuk memastikan bahwa setiap warga Jawa Barat, khususnya yang berpenghasilan rendah, memiliki akses ke hunian yang layak dan terjangkau.
Program Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) menjadi salah satu instrumen penting yang memungkinkan masyarakat mendapatkan rumah dengan bunga rendah, tenor panjang, dan syarat yang lebih mudah dibandingkan kredit komersial.
26.000 Unit Rumah Subsidi untuk Rakyat
Acara akad massal kali ini mencatat lebih dari 26.000 unit rumah subsidi yang siap dihuni oleh masyarakat di berbagai daerah, dengan Jawa Barat menjadi salah satu wilayah terbesar penerimanya. Ribuan peserta hadir secara langsung di lokasi, sementara sisanya mengikuti secara hybrid melalui jaringan online yang disediakan oleh BP Tapera dan perbankan penyalur.
Momentum ini memberikan harapan baru bagi keluarga muda, pekerja, dan masyarakat kecil yang selama ini kesulitan mengakses perumahan akibat harga pasar yang terus melambung.
Dukungan dari Pemerintah Pusat
Selain Gubernur Jawa Barat, acara ini juga dihadiri oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, sejumlah pejabat kementerian, dan Direktur Utama BP Tapera. Pemerintah pusat menegaskan kembali bahwa pembangunan perumahan rakyat adalah bagian dari agenda nasional untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan sektor swasta diyakini akan mempercepat realisasi program satu juta rumah serta mengurangi backlog perumahan yang masih tinggi di Indonesia.
Antusiasme Warga dan Dampak Ekonomi
Ribuan warga yang mengikuti akad massal tampak antusias dan penuh harapan. Banyak dari mereka mengaku bahwa kesempatan ini menjadi titik balik dalam hidup, karena memiliki rumah sendiri sering kali dianggap mustahil tanpa dukungan subsidi dari pemerintah.
Selain dampak sosial, program ini juga membawa efek domino bagi perekonomian. Industri properti, konstruksi, hingga sektor UMKM lokal ikut terdorong melalui pembangunan perumahan rakyat. Tenaga kerja terserap, perputaran barang dan jasa meningkat, dan pembangunan kawasan baru menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di sekitar perumahan.
Menuju Hunian Layak untuk Semua
Dengan suksesnya acara akad massal ini, Jawa Barat meneguhkan diri sebagai salah satu provinsi dengan komitmen kuat terhadap penyediaan perumahan rakyat. Harapannya, setiap keluarga di Tanah Pasundan dapat memiliki hunian yang bukan hanya sekadar tempat tinggal, tetapi juga pondasi untuk masa depan yang lebih baik.
“Rumah adalah hak setiap warga negara. Pemerintah hadir untuk memastikan hak tersebut bisa diwujudkan,” tegas Gubernur Dedi Mulyadi menutup sambutannya.