Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kembali menjadi sorotan publik dengan keputusan tegasnya terkait aktivitas pertambangan di Kabupaten Bogor. Pada tanggal 28 September 2025, ia mengeluarkan instruksi untuk menghentikan sementara semua aktivitas tambang di Kecamatan Parung Panjang, Rumpin, dan Cigudeg. Keputusan ini diambil setelah evaluasi menyeluruh terhadap laporan operasional perusahaan tambang yang dinilai menimbulkan dampak lingkungan dan keselamatan masyarakat.
Alasan Penghentian Aktivitas Tambang
Dedi Mulyadi menilai bahwa aktivitas tambang selama ini telah menimbulkan kerusakan lingkungan, polusi debu, dan kemacetan akibat mobilisasi truk besar yang melintas di jalan desa. Selain itu, warga setempat melaporkan gangguan kesehatan akibat debu dan kebisingan dari operasional tambang. Dalam surat resmi yang dikeluarkan, Gubernur menegaskan bahwa tata kelola pertambangan harus mengikuti aturan dan standar lingkungan hidup yang berlaku di Jawa Barat.
Aturan Baru Pembatasan Truk Tambang
Sebagai bagian dari langkah pengawasan, Dedi Mulyadi juga menetapkan aturan pembatasan operasional truk tambang. Truk tambang dilarang beroperasi pada pagi hingga siang hari di titik-titik strategis Kabupaten Bogor, untuk mengurangi kemacetan dan risiko kecelakaan. Setiap angkutan diwajibkan membawa dokumen izin lengkap dan menempelkan tanda identifikasi yang jelas pada kendaraan.
Tabel Ringkas Aturan Operasional Tambang:
| Kecamatan | Aktivitas Dihentikan | Jam Operasional Truk |
|---|---|---|
| Parung Panjang | Semua tambang | 12:00–05:00 WIB |
| Rumpin | Semua tambang | 12:00–05:00 WIB |
| Cigudeg | Semua tambang | 12:00–05:00 WIB |
Langkah ini bertujuan untuk menjaga keamanan jalan raya, melindungi warga dari potensi bahaya, dan memastikan perusahaan tambang mematuhi regulasi.
Dampak dan Manfaat Keputusan
Keputusan penghentian sementara ini diperkirakan akan berdampak pada produksi sementara, namun lebih menekankan pada perlindungan lingkungan dan keselamatan masyarakat. Gubernur menegaskan bahwa pengawasan akan terus dilakukan hingga perusahaan tambang memenuhi standar lingkungan dan prosedur keselamatan kerja yang ditetapkan pemerintah provinsi.
Bagi warga, kebijakan ini diharapkan mengurangi polusi debu dan kebisingan, serta memberi ruang bagi kegiatan sosial dan ekonomi lainnya di desa. Sementara itu, pemerintah daerah dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap setiap izin operasional tambang dan menyiapkan strategi pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
Langkah Tegas Gubernur Dedi Mulyadi
Keputusan ini mencerminkan komitmen Gubernur Jawa Barat dalam menjaga kelestarian lingkungan dan keselamatan warga. Dedi Mulyadi juga meminta bupati dan camat setempat untuk memastikan semua perusahaan tambang mematuhi surat teguran dan tidak melanggar aturan baru.
Dengan adanya tindakan tegas ini, diharapkan menjadi contoh pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab, tidak hanya bagi Kabupaten Bogor, tapi juga bagi wilayah lain di Jawa Barat. Publik pun dapat mengawasi secara transparan melalui laporan resmi pemerintah dan update berita di media lokal.
Kesimpulan
Penghentian sementara aktivitas tambang di tiga kecamatan Bogor oleh Gubernur Dedi Mulyadi adalah langkah strategis untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan lingkungan. Langkah ini memperkuat kebijakan tata kelola pertambangan yang aman, ramah lingkungan, dan berkelanjutan, serta memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tambang.
