DEDI MULYADI TANTANG KPK TUNJUKKAN LANGSUNG CARA PEJABAT KORUPSI

Independent News – Jakarta.
Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM) kembali mencuri perhatian publik dalam forum resmi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Saat dihubungi oleh salah satu petinggi KPK, yakni Direktur Pencegahan Korupsi, KDM justru memberikan tantangan berani.

Alih-alih menunggu kedatangan tim KPK ke Jawa Barat, KDM menyatakan siap datang langsung ke KPK untuk memaparkan secara terbuka praktik-praktik korupsi yang kerap terjadi di tingkat pemerintah daerah (Pemda) maupun legislatif daerah.

Pidato KDM yang Berani dan Menohok

Dalam forum bersama enam gubernur di KPK, setiap kepala daerah diberikan kesempatan memaparkan strategi pencegahan korupsi. Namun uniknya, hanya KDM yang secara khusus diminta memberikan “trik” dan ilustrasi nyata.

KDM pun tampil dengan pidato berapi-api, membongkar dengan detail praktik-praktik korupsi di level desa, kabupaten, hingga DPRD. Ia mencontohkan bagaimana kepala desa sering diperas oleh oknum-oknum yang mengaku LSM, wartawan, atau ormas. Ia juga menyoroti beban tekanan yang dihadapi bupati dan walikota, serta celah-celah inefisiensi perjalanan dinas DPRD yang sering dijadikan sumber tambahan pemasukan.

“Kalau gubernurnya masih bisa bertahan, belum tentu kepala SKPD-nya kuat menghadapi tekanan setiap hari,” tegas KDM dalam pidatonya.

Sorotan pada DPRD dan Perbedaan dengan DPR RI

KDM juga mengkritisi ketimpangan kedudukan keuangan antara DPR RI dengan DPRD provinsi maupun kabupaten/kota. Menurutnya, biaya politik yang dikeluarkan sama besar, namun pendapatan jauh berbeda sehingga mendorong praktik mencari tambahan dana dari perjalanan dinas.

Ia meminta agar sistem keuangan DPRD dibenahi dengan memberikan honor langsung berdasarkan rapat resmi, bukan lewat mekanisme berbelit yang rawan disalahgunakan. Dengan begitu, anggota dewan akan lebih fokus bekerja di kantor, sementara perputaran ekonomi tetap bertahan di daerah.

Transparansi Sebagai Senjata Utama

KDM menegaskan, daerah yang maju bukan yang paling banyak pendapatan, tetapi yang mampu mengelola anggaran dengan efektif dan tepat sasaran. Ia mencontohkan pengalamannya saat memimpin Purwakarta selama 10 tahun, di mana dengan anggaran terbatas ia berhasil membawa kabupaten tersebut berkembang pesat.

Kini sebagai Gubernur Jawa Barat, KDM memperkuat transparansi lewat kanal digital, termasuk mempublikasikan detail APBD dan APBN agar bisa diakses masyarakat secara langsung. Langkah ini menjadi bukti nyata komitmennya melawan praktik korupsi dengan keterbukaan penuh.

Kesimpulan Kami

Tantangan KDM kepada KPK agar praktik korupsi ditunjukkan secara langsung bukanlah gertakan, melainkan bagian dari keberaniannya membongkar realitas yang kerap ditutupi. Dengan pengalaman panjang sebagai anggota DPRD, DPR RI, hingga kepala daerah, KDM memahami betul celah-celah birokrasi yang rawan korupsi.

Pidato tegasnya di hadapan KPK bukan hanya kritik, tetapi juga tawaran solusi untuk membenahi tata kelola keuangan daerah agar lebih adil, transparan, dan berpihak pada rakyat.

✍️ Host ENN Indonesia: Sudirman Mattaliu

Berikut Video Lengkapnya :

"Mohon simak dengan baik, jangan di skip biar tidak gagal paham"

Sekian dan Wassalam

Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu