Assalamu alaikum sahabat Independen
Selamat Siang. Kita ketahui bersama bahwa situasi politik dan sosial kembali memanas setelah kediaman Ahmad Sahroni, anggota DPR RI, menjadi sasaran amarah massa. Rumah pribadi beserta fasilitas dan mobil mewah miliknya dijarah ratusan orang. Peristiwa ini langsung memicu reaksi keras dari Sahroni melalui akun media sosial yang diduga resmi miliknya, bernama Sahroni Berdikari.
Dalam unggahan tersebut, Sahroni menyatakan tidak menerima aksi penjarahan dan menegaskan akan membawa kasus ini ke ranah hukum. “Saya Ahmad Sahroni, dengan ini tidak menerima penjarahan dan akan membawa hal ini ke jalur hukum,” tulisnya.
Namun, nada emosional juga terlihat dalam unggahannya. Ia sempat melontarkan kekecewaan dengan kalimat, “Ya Allah, kenapa jadi sampai seperti ini?”. Pada unggahan berikutnya, ia menegaskan, “Yang kecewa dengan saya, hadapi saya, jangan rumah dan keluarga saya.” Bahkan, di akhir unggahannya, Sahroni menuliskan kalimat tajam, “Bedebah kalian. Mainnya penjarahan.”
Tantangan Jalur Hukum
Pengamat menilai langkah hukum yang ingin ditempuh Sahroni tidak mudah. Pasalnya, massa yang menyerbu rumahnya mencapai ratusan orang. Jika seluruhnya diproses hukum, kapasitas lembaga pemasyarakatan diperkirakan tidak akan mencukupi. Meski demikian, secara aturan, tindakan penjarahan jelas merupakan pelanggaran hukum.
Aksi massa ini disebut sebagai luapan kekecewaan masyarakat terhadap gaya komunikasi para wakil rakyat. Beberapa pihak berpendapat ucapan Sahroni yang dianggap arogan menjadi pemicu amarah.
Reaksi dan Implikasi Politik
Peristiwa tersebut juga menyeret nama sejumlah politisi lain seperti Eko Patrio, Nafa Urbach, hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang turut menerima kritik publik. Fenomena penyerbuan rumah pejabat ini disebut pertama kali terjadi dalam sejarah Indonesia, menunjukkan eskalasi kekecewaan rakyat.
Seorang YouTuber, Feri Irwandi, bahkan menuding Sahroni sebagai “wakil rakyat pengkhianat” setelah beredar kabar dirinya pergi ke Singapura pasca kejadian. Kritik terhadap Sahroni pun semakin deras, termasuk rekam jejaknya yang kerap membalas kritik dengan sindiran tajam.
Akibat kontroversi yang terus membesar, Partai NasDem dikabarkan menonaktifkan Sahroni dari posisi Ketua Fraksi, menyusul langkah serupa terhadap sejumlah kader lain.
Pesan dari Pemerintah Kang Dedi Mulyadi
Di sisi lain, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengingatkan masyarakat agar tidak melampiaskan kekecewaan dengan aksi anarkis. Ia menegaskan bahwa pembakaran gedung DPRD maupun perusakan fasilitas publik justru merugikan rakyat sendiri, karena biaya perbaikan akan diambil dari anggaran pembangunan.
“Kemarahan boleh, kekecewaan boleh, tapi jangan merugikan diri kita sendiri. Gedung DPRD yang terbakar, mobil yang rusak, semua biayanya dari uang rakyat,” ujarnya.
Kasus terbaru di Makassar memperlihatkan hal itu. Gedung DPRD Sulawesi Selatan beserta 47 unit mobil ludes terbakar, dengan kerugian ditaksir mencapai puluhan miliar rupiah.
Catatan Dari Penulis
Tragedi penjarahan rumah Ahmad Sahroni menjadi gambaran jelas bahwa jarak antara wakil rakyat dan masyarakat semakin melebar. Ucapan maupun sikap pejabat kini mendapat pengawasan ketat dari publik.
Apapun alasannya, aksi main hakim sendiri tidak dapat dibenarkan. Namun di sisi lain, fenomena ini juga menjadi peringatan serius bagi para pejabat publik untuk lebih berhati-hati dalam bersikap, agar tidak menambah luka sosial yang sudah menganga di tengah masyarakat.
Berikut Videonya Sahabat :
